PR in Goverment

      
     MEA 2015 sudah semakin dekat, saat ini Indonesia tidak hanya menghadapi era globalisasi tetapi juga kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta demokratisasi. Tiga hal tersebut menimbulkan beberapa gejala negatif yang patut diwaspadai seperti intoleransi, kekerasan, potensi konflik, loyalitas, primodial, keterbukaan dan dekadensi moral. Selain itu juga muncul ruang publik yang demokratis bahkan cenderung anarkis. Kebebasan sipil, pluralisme dan sistem media yang independen semakin mengemuka. Semua pihak dapat memperbincangkan persoalan publik, tidak ada lagi ruang privat yang bebas dari informasi, semua bisa dipenetrasi begitu juga dengan ruang publik.

Secara nyata globalisasi sudah berdampak dalam perkembangan dunia public relations di Tanah Air. Para praktisi public relations harus berjuang ekstra keras dalam menghadapi praktisi international serta perusahaan konsultan global PR. Tuntutan akan sebuah perubahan dan dinamiknya, mengharuskan praktisi PR merespon ekstra cepat akan kompetisi global, baik yang bersifat strategis maupun  teknis. Ritme perubahan kompetisi yang meningkat dan bergerak begitu cepat akan semakin menyulitkan dan berdampak bagi praktisi public relations Indonesia, apabila tidak disikapi dengan peningkatan kompetensi kerja dan profesionalisme.

     Kompetisi dan perubahan adalah sebuah tantangan. Kompetensi adalah suatu keharusan. Tantangan besar praktisi humas atau PR kini adalah bagaimana menjawab tantangan globalisasi dengan mempersiapkan diri ikut ambil bagian dalam menjadikan Indonesia diambang pintu kebesaran dan kemajuan, dengan suatu kebijakan dan program yang tepat untuk meningkatkan kompetensi praktisi dan PR Indonesia agar dapat mewujudkan kesempatan ini menjadi kenyataan. Karena itu praktisi PR haruslah mampu mengelola nama baik Indonesia dalam kompetisi global. Saat ini Indonesia masih bergulat dengan persoalan reputasi, citra, stigma, awareness yang rendah di mata masyarakat global. Maka diperlukan usaha yang terus menerus dalam komunikasi yang terintegrasi untuk mengelola brand personality Indonesia, baik ditingkat institusi, perusahaan, produk sampai negara.

Terkait peran humas/PR dalam mempererat persatuan dan memperkokoh ketahanan nasional, terdapat empat prinsip yang harus dikedepankan yaitu 1. Mutual interactive (saling kenal); 2. Mutual understanding (saling paham); 3. Mutual respect (saling hormat); mutual benefit (saling untung). Selain itu humas/PR juga dapat berperan menjadi motor penggerak dalam membangun dan membentuk karakter bangsa melalui strategi edukasi, mencerahkan, memberdayakan, dan cinta kepada tanah air. Indonesia saat ini memerlukan praktisi PR dengan kemampuan karakter kepemimpinan, rasa percaya diri serta visi yang sama. Itulah tantangan dalam meningkatkan semangat nasionalisme dan rasa percaya atas masa depan karena praktisi Kehumasan atau PR harus menghadapi tantangan dalam kompetisi global. Dengan demikian, maka peran humas/PR pemerintah dalam membentuk jati diri bangsa dalam menghadapi konsekuensi globalisasi menjadi sangat penting.